- Keterangan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang niatnya untuk mengevakuasi serta memberikan tempat tinggal bagi penduduk Palestina yang menjadi korban serangan militer Israel di Gaza, memicu tanggapan negatif dari beberapa kelompok.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju dengan ide Prabowo untuk mengirimkan penduduk Gaza di Palestina ke Indonesia.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangka (PBB), Antonio Guterres, secara tegas menentang ide untuk memindahkan penduduk dari Gaza ke negera lain, seperti halnya Indonesia.
PBB mengatakan hal itu merupakan penyelewengan dari hukum internasional, seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency.
Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menyebut bahwa apabila rencana tersebut direalisasikan, Israel akan dapat dengan bebas menempati dan mengendalikan daerah Gaza.
"Bagaimana alasan Indonesia turut serta mendukung rencana yang disarankan oleh Israel dan Amerika Serikat itu? Apakah tidak diketahui bahwa Israel bersama dengan Donald Trump telah mengekspresikan niat mereka untuk membersihkan wilayah Gaza?" ujarnya melalui pernyataan tertulis dari Jakarta pada hari Rabu, 9 April 2025.
Menurutnya, begitu Palestina kosong, Israel akan mengalihkan penduduk mereka ke sana agar Gaza nantinya menjadi bagian dari Negara Israel Besar.
Peristiwa mirip juga telah dialami oleh kota Yerusalem yang sebelumnya dikendalikan oleh warga Palestina. Saat ini, kota itu sudah berada di bawah penguasaan Israel.
Dia mengkritisi kunjungan Prabowo ke kelima negara di Timur Tengah tersebut lantaran negara-negara yang bakal dikunjungi memiliki ikatan diplomasi yang kuat dengan Israel dan Amerika.
Misalnya saja Turki telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, Mesir sejak 1979, Yordania sejak 1994, serta Uni Emirat Arab mulai tahun 2020. Sedangkan Qatar hingga kini belum membentuk hubungan diplomatik dengan Israel; namun mereka sudah mengembangkan ikatan perdagangan informal sejak tahun 1996.
"Maka bisa diprediksikan hasil dari putusan kebijakan berikutnya apabila Indonesia melakukan konsultasi dengan negara-negara tersebut," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia mengharapkan agar Prabowo tidak terlibat dalam upaya evakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Walaupun ada upaya membantu penyembuhan dan perawatan masyarakat di Gaza, hal tersebut harus dikerjakan di Gaza, tidak boleh di lokasi lain.
Ditolak PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara tegas menentang ide untuk memindahkan penduduk dari Gaza ke negera lain seperti halnya ke Indonesia.
PBB mengatakan itu merupakan penyalahgunaan aturan internasional, seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency.
Merespon pertanyaan dari Anadolu terkait rencana mereka yang mendapat kritikan keras, Guterres menyampaikan "Rakyat Palestina perlu bisa menjalani hidupnya di negara Palestina bersama dengan negara Israel. Ini adalah satu-satunya jawaban yang mampu menciptakan kedamaian di wilayah Timur Tengah."
Dia menambahkan pula bahwa pengepungan penduduk Palestina "melanggar hukum internasional."
Sekretaris Jeneral PBB juga menggarisbawahi bahwa kesengsaraan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina sekarang adalah "hukuman bersama".
Maka, katanya, hal tersebut sama sekali tak bisa diterima dan meminta agar praktek seperti itu segera berakhir.
Prabowo Bersedia Menampung Penduduk Gaza
Sekarang ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia bersedia menerima warga Palestina yang terluka akibat serangan militer Israel.
Terutama bagi anak-anak janda dan dhuafa, mereka yang mengalami trauma atau warga dari Gaza yang benar-benar ingin dievakuiasikan ke Indonesia.
Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut di pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum berangkat menuju Abu Dhabi sebagai bagian dari tur diplomatik yang mencakup lima negara pada hari Rabu, 9 April 2025.
"Kita bersiap untuk mengevakuasi orang-orang yang cedera, korban trauma, anak-anak janda-duda, serta siapa saja yang dipilih oleh pemerintah Palestina dan entitas terkait lainnya untuk dievakuasi ke Indonesia," ungkap Prabowo.
Prabowo telah memberitahu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia agar menyampaikan rencana tersebut kepada otoritas Palestina serta negara-negara lainnya demi mendiskusikan prosedur pengungsian.
Akan tetapi, Prabowo menyatakan bahwa evakuasi ini hanyalah sementara.
Penduduk Palestina yang telah pulih serta situasi di Gaza menjadi lebih tenang, seharusnya mereka dikembalikan ke tempat asal masing-masing.
"Saat mereka mulai sembuh dan kembali sehat, situasi di Gaza telah menciptakan peluang bagi mereka untuk kembali ke tempat asalnya," terangnya.
Dia mengungkapkan bahwa peran aktif Indonesia tidak hanya berupa dukungan semangat saja, tetapi juga harus direalisasikan melalui janji yang dibuat untuk mendukung kemanusiaan serta kemerdekaan Palestina.
"Perihal ini merupakan hal yang kompleks dan serius, namun komitmen Republik Indonesia terhadap keamanan warga negara Palestina serta dukungan atas kemerdekaannya memacu pemerintah Indonesia agar dapat bertindak dengan lebih proaktif," tutupnya.
Gelombang Pertama 1.000 Orang
Berdasarkan PBB, lebih dari 390.000 warga Gaza sudah menjadi pengungsi selama beberapa pekan ini setelah Israel memulai kembali serangan militernya ke daerah itu pada bulan lalu.
"Kami bersiap untuk mengirim pesawat guna menampung mereka. Diperkirakan sekitar 1.000 orang akan menjadi bagian dari rombongan awal," ujar Prabowo seperti dilansir oleh AFP News Agency.
Dia menyebutkan bahwa sudah memberikan instruksi kepada menteri urusan luar negaranya untuk berkomunikasi dengan petinggi Palestina serta kelompok-kelompok yang ada di kawasan itu.
Namun begitu, para korban hanya akan tetap ada di Indonesia sampai mereka sembuh dan dinyatakan aman untuk dikembalikan ke tempat asalnya.
Sesuai dengan diketahui, Indonesia sebagai negeri dengan populasi mayoritas Muslim tertinggi global, selalu mendukung solusi dua negara bagi perselisihan antara Israel dan Palestina.
Mengacu pada laporan dari media Turki, Presiden Prabowo bakal mendapatkan peluang istimewa untuk menyampaikan pidatonyang jarang terjadi di Parlemen Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan salah satu tokoh yang kuat mendukung pertempuran Palestina dan dia berkunjung ke Indonesia pada bulan Februari. Kedua negara tersebut sepakat untuk mengeraskan ikatan mereka selama kunjungan itu.
Prabowo sudah memulai perjalanan internasionalnya ke kelima negara di kawasan Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Kunjungan ini dilaksanakan karena adanya berbagai permohonan dari masyarakat global yang menuntut Indonesia untuk mengambil bagian lebih signifikan dalam membantu meresolve situasi konflik di Gaza.
Oleh sebab itu, saya perlu berkonsultasi dengan pemimpin setempat mengenai hal ini. Karena secara berkelanjutan kami mendapat telepon dari mereka tentang siapnya Indonesia dalam menangani masalah atau mempromosikan penyelesaian situasi di Gaza, dan tentunya ini adalah suatu tantangan yang kompleks serta bukan perkara mudah,” ungkap Prabowo.
Pernah ada usulan untuk mentransfer sebagian penduduk Gaza yang terkena dampak konflik ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2025 silam.
Pada saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Istana Putih pada hari Selasa (4/2/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan niatnya untuk mentransfer penduduk dari Jalur Gaza ke suatu negara lain, yang meliputi Indonesia.
Di luar Indonesia, Trump mengatakan bahwa Mesir dan Yordania juga menjadi pilihan untuk menempatkan penduduk Gaza.
Dia juga menyinggung tentang Gaza sebagai "kawasan yang rusak" dan menjelaskan ide barunya sebagai alternatif yang lebih diinginkan oleh warga yang sudah terkena dampak peperangan sejak 7 Oktober 2023.
Israel Memulai Proses Pemindahan Penduduk dari Gaza
Israel diberitakan telah memulai eksekusi untuk mentransfer penduduk Palestina dari Jalur Gaza.
Menteri Dalam Negeri Israel Moshe Arbel menyatakan pada hari Senin, 7 April 2025, bahwa layanan penerbangan untuk evakuasi penduduk dari Gaza telah dimulai di Bandara Ramon.
Menurutnya, telah terjadi 16 kali penerbangan yang mengangkut penduduk Palestina dari Gaza. Keberangkatan tersebut diyakini sebagai usaha dengan dukungan pihak berwenang Israel guna mentransfer paksa orang-orang di Gaza.
"Saya dapat menyampaikan bahwa penerbangan ini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan di masa depan," ujar Arbel seperti dilansir dari The New Arab.
Arbel tidak memberikan detail tentang ukuran atau kemampuan " pesawat pengusiran" tersebut, berapa banyak penumpang yang berasal dari Gaza, serta destinasi akhir mereka.
Pernyataan dari petinggi Israel tersebut adalah indikasi terkini atas niat Israel ingin mentransfer penduduk di Gaza.
Israel menyatakan niatannya sebagai "perpindahan sukarela" penduduk Gaza. Akan tetapi, lembaga Hak Asasi Manusia mencela tindakan tersebut sebagai usaha pengusiran paksa serta pembersihan etnik.
Arbel diminta untuk memberi pendapat tentang keberhasilan usulan perpindahan yang awalnya diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Dia merespons dengan, "Layanan kami ditujukan untuk Koordinator Urusan Pemerintah Daerah serta Kementerian Pertahanan."
Kita menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan tugas ini.
Arbel menyatakan adanya pergeseran penting di kalangan masyarakat Gaza yang berharap untuk hidup damai dan mendidik generasi muda mereka tanpa kekerasan.
Selain itu, ia mengatakan bahwa penduduk Gaza memiliki hasrat yang sangat besar untuk pindah ke Eropa dan berbagai negara lainnya.
Menurut dia, Israel saat ini berkolaborasi dengan pihak-pihak perbatasan serta otoritas di Tepi Barat guna menangani rute yang aman antara Gaza hingga ke Bandara Ramon. Suatu negara lain, kemungkinannya besar di benua Eropa, akan bertanggung jawab atas pengelolaan angkutan udaranya.
Saksi dari lembaga Hak Asasi Manusia di Israel mencurigai sebagian besar penumpang pesawat tersebut memiliki dual citizenship.
Minggu lalu, koran sayap kiri di Israel, Haaretz, melaporkan bahwa seorang tokoh politik berpengalaman sedang menemani Perdana Menteri Benjamin Netanyahu keHungary.
Pejabat tersebut membenarkan bahwa Israel sedang dalam perundingan intensif dengan beberapa negara untuk membuat mereka mau menampung penduduk Gaza.
"Israel sungguh-sungguh menjalankan rencana Trump yang bertujuan mentransfer warga Gaza ke suatu negeri lain," ungkap sumber dari Haaretz tersebut.
Dia menyebutkan bahwa sejumlah negara telah secara fundamental setuju, namun menuntut balas jasa yang bersifat strategis dan bukan sekadar dana finansial.
"Kami utamakan penyelamatan sandera, menghancurkan Hamas, serta membuka jalan bagi pindah secara sukarela," katanya.
Dia menyatakan bahwa survei yang dijalankan sebelum konflik menunjukkan 60 persen penduduk Gaza berkeinginan untuk meninggalkan wilayah Palestina tersebut.
Kami sedang membicarakan tentang lebih dari satu juta individu.
Trump dan Netanyahu Diskusikan Cara Memindahkan Penduduk dari Gaza
Trump dan Netanyahu dikabarkan mendiskusikan pindahnya penduduk dari Gaza saat PM Israel tersebut mengunjungi Gedung Putih.
Mereka berbicara tentang negara-negara mana saja yang dapat menampung kehadiran penduduk dari Gaza.
Pada rapat tersebut, Trump menyatakan keinginannya untuk melihat konflik di Gaza berakhir. Ia pun menambahkan bahwa perang itu bakal usai dalam waktu singkat.
Pada saat yang sama, seorang ahli politik berkebangsaan Palestina-Amerika dengan nama Omar Baddar menyuarakan kritikan terhadap ide Trump serta Netanyahu.
Berdasarkan pernyataan Baddar, pertemuan antara Trump dan Netanyahu dinilai " sangat tidak etis". Menurutnya, pertemuan tersebut mengindikasikan bahwa untuk Amerika Serikat, Israel berstatus sebagai suatu negeri yang "lepas dari jaminan hukum".
Dia mengkritik keras Trump dan Netanyahu yang menyebabkan Gaza "tidak layak huni".
Mereka menyebut Gaza sebagai daerah berbahaya, namun Gaza tergolong berbahaya hanya lantaran mereka dengan sengaja melancarkan serangan bom dan pengrusakan, sehingga menjadikannya tidak layak huni bagi manusia," demikian pernyataannya seperti dilansir dari Al Jazeera.
Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi telah melakukan diskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta Raja Yordania Abdullah terkait kondisi yang memprihatinkan di Gaza.
Mereka menentang pengusiran paksa penduduk Palestina dari tempat tinggal asli mereka serta penguasaan lahan Palestina secara ilegals.
(Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini, Danang Triatmojo, Febri Prasetyo)
إرسال تعليق