Jakarta, IDN Times – Pemimpin Pasukan Petugas Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jean-Pierre Lacroix, mendorong pembaruan organisasi guna mengatasi ancaman yang semakin meningkat. Menurut pengumumannya pada hari Senin (7/4/2025), Lacroix menyebutkan bahwa kekuatan petugas perdamaian perlu bersesuaian diri supaya dapat melanjutkan tugas dengan efisien di lokasi medan.
"Pemantauan di masa depan harus dapat menyelidiki ancaman yang melebihi batas-batas lingkup fisik konvensional. Interferensi dalam operasi media sosial, serangan digital, serta variasi ancaman campuran lainnya menantang paradigma lama kita dan membutuhkan strategi terobosan baru," ungkap Lacroix seperti dilansir dari Anadolu Agency.
Dia menekankan bahwa metode tradisional terus dipakai untuk memantau pasukan di area pertempuran. Oleh karena itu, Lacroix mendesak agar menggunakan teknologi mutakhir pada proses pengawasan tersebut.
1. Teknologi canggih wajib digunakan dalam pengawasan
Menurut Lacroix, kondisi lingkungan operasional yang berubah-ubah sekarang ini mengharuskan adanya kecepatan dalam memberikan laporan dan tanggapan. Pasukan perdamaian tak lagi cukup dengan sekadar keberadaannya saja, tetapi mereka juga perlu melakukan pemantauan aktif serta dapat bereaksi dengan cepat terhadap perkembangan di medan.
Keterampilan itu membolehkan pengamatan terhadap pemandangan alam yang luas dan rumit. real-time ", menangani pembatasan dari pendekatan tradisional yang sangat bergantung pada hadir secara fisikal," katanya.
Walaupun begitu, dia menggarisbawahi bahwa penerapan teknologi masih harus mentaati prinsip-prinsip utama dari pasukan penjaga perdamaian, yaitu konsensus, netralitas, serta penghindaran pemakaian kekerasan.
"Tim pasukan pemelihara damai perlu dipandang sebagai saksi yang dapat dipercaya dan tidak memihak, yang sanggup mengcatat dan melaporkan kejadian dengan tepat," tambah Lacroix.
2. PBB tingkatkan perangkat pengawasan yang lebih cekatan
Lacroix menegaskan bahwa strategi perubahan digital lewat program Action for Peacekeeping-Plus sudah dibuat guna meningkatkan tugas-tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan sarana pengawasan yang maju agar bisa mendeteksi pelanggaran dengan segera, merespons situasi dengan baik, serta memelihara keyakinan dari komunitas yang diurus.
Dia menyebutkan pula bahwa pengawasan mendatang perlu mampu mengidentifikasi beragam jenis ancaman non-konvensional, tidak terbatas pada aspek fisik saja, melainkan juga harus memperhatikan lingkungan maya serta domain informasi.
"Walaupun perawatan kedamaian dapat berperan sebagai elemen penting dalam sistem pengawasan gencatan senjata, kesuksesan implementasi gencatan senjata masih merupakan kewajiban utama bagi semua pihak yang terlibat," demikian ucapnya menurut situs resmi PBB. UN.org.
3. Mengambil Pelajaran Dari Konflik Di Timur Tengah
Aroldo Lazaro Saenz, Ketua Misi dan Panglima Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangka di Lebanon (UNIFIL), menyebutkan bahwa memantau gencatan senjata perlu terus menjadi fokus utama tugas pasukannya. Menurutnya, pasukan penjaga perdamaian seharusnya banyak menimba ilmu dari berbagai pertikaian yang ada di Timur Tengah.
"Istilah misi ini makin mendesak setelah terjadinya konflik di bulan Oktober tahun 2023," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa perdamaian jangka panjang sudah sering terhambat oleh ketidaksepakatan mengenai kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam resolusi 1701 (2006). Mencapai hal ini mungkin tetap akan membutuhkan waktu cukup lama.
Teknologi menyediakan perangkat penting bagi upaya pemeliharaan perdamaian kontemporer. Untuk UNIFIL, teknologi bisa memperbaiki keamanan dan kinerja personil pasukan penjaga perdamaian sambil juga membantu melengkapi celah dalam pengawasan yang ada sekarang.
Pejabat PBB juga menunjukkan rasa hormatnya untuk pasukan penjaga perdamaian yang meninggal, di antaranya ada lima orang yang tewas dan 42 lainnya luka-luka pada tahun ini.
إرسال تعليق