, JAKARTA Gubernur Dki jakarta, Pramono Anung Wibowo telah memberhentikan sementara Direktur Informasi Teknologi dan Operasional Bank DKI, yaitu Amirul Wicaksono sebagai akibat dari masalah pada layanan digital JakOne Mobile yang terjadi mulai hari sabtu tanggal 29 maret 2025.
Pramono Anung mengkomunikasikan hal tersebut ketika melaksanakan rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, pada hari Selasa, 8 April 2025.
Pada situasi ini, Pramono Anung juga tidak ragu untuk mengantarkan perkara tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri supaya pelaksanaan hukum terus berlanjut.
Merespon perihal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan penghargaannya atas tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait penanganan kasus Bank DKI. Tindakan ini dinilai mampu memperbaiki dan meningkatkan kembali kepercayaan publik pada Bank DKI.
"Saya sungguh menyetujui keputusan Gubernur Mas Pram yang telah memberikan mandat langsung kepada Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Namun, hal tersebut belum cukup; dia juga harus melakukan pembersihan dengan mereformasi sepenuhnya tim departemen teknologi dan operasional mereka. Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto dituntut untuk dapat menemukan seorang pengganti yang kompeten dan sigap, karena masalah-masalah berkaitan dengan sistem perbankan ini begitu peka," ungkap Kenneth pada pernyataannya, Rabu (9/4/2025).
Yang biasa dipanggil Bang Kent mengatakan bahwa masalah pada sistem Bank DKI yang terjadi cukup lama ini mencerminkan kelemahan dalam sistem inti perbankan serta sarana teknologi informasinya. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena Baru-baru ini, tepatnya saat acara '7th Top Digital Corporate Brand Award 2025', Bank DKI telah menerima gelar untuk kategori Perbankan dan BUMD dengan prestisius yaitu Top Digital Corporate Brand Award 2025.
Menurut anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut, sistem teknologi yang dipakai oleh Bank DKI sekarang dianggap cukup ketinggalan zaman, kurang skalabel, serta tak punya mekanisme pemulihan kegagalan yang handal. Jika fasilitas TI mereka benar-benar baik, mengapa masih ada masalah pengoperasiannya selama periode panjang, sehingga merugikan para nasabah?
Menurut Kent, sektor perbankan sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang kompleks. Apabila terjadi kendala dalam salah satu elemen pentingnya, misalnya kerusakan server, putusnya kabel jaringan, atau masalah di pusat data, itu semua dapat menghasilkan kesalahan sistem yang bertahan lama.
Sepertinya Bank DKI belum menyiapkan diri menghadapi gangguan besar, padahal harusnya memiliki sistem manajemen risiko untuk merancang pemulihan bencana (disaster recovery) serta rencana kelangsungan bisnis (business continuity planning/BKP). Lebih buruk lagi, kegagalan tersebut muncul saat banyak nasabah tengah melakukan pulang kampung atau berlibur di masa lebaran, dimana jumlah transaksi meningkat drastis. Seharusnya para teknisi TI Bank DKI dapat bekerja ekstra keras agar persoalan ini terselesaikan dengan cepat,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut.
Kendala dalam pelayanan Bank DKI, sebut Kent, mengharuskan bank tersebut melakukan penilaian mendalam untuk tidak sekadar mencari pengakuan saja, melainkan benar-benar merancang sistem digital yang handal.
Bank DKI perlu meningkatkan tingkat pertanggungjawabannya dengan lebih serius, terutama dalam hal audit sistem teknologi informasi serta memodifikasi metode komunikasinya dengan para nasabah. Harap dihindari situasi dimana para pemilik rekening Bank DKI berebut untuk menarik uang mereka dan beralih ke institusi perbankan lainnya, karena hal tersebut bisa merusak citra positif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Bapak Gubernurnya, yaitu Pramono Anung Wibowo. Pertanyakan bagaimana ibukota kita dapat berkembang sebagai pusat dunia jika kemampuan lembaga perbankan lokal belum setara.
Di samping itu, Kent juga menuntut kewajiban dari Bank DKI mengenai masalah para nasabah Bank DKI yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Akan tetapi, ketika mereka mencoba memindai kode QR tersebut, transaksi tidak pernah selesai. Meskipun demikian, saldo mereka berkurang.
"Kemarin terjadi insiden seorang nasabah Bank DKI yang ingin melakukan pembayaran menggunakan QRIS saat makan di sebuah restoran namun gagal, meski demikian saldo mereka berkurang. Bank DKI perlu menangani situasi ini dengan serius; mereka harus menciptakan jalur spesifik untuk menerima keluhan serta bukti berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, dana dari nasabah tersebut juga harus dikembalikan agar dapat mempertahankan citra positif dan kepercayaan diri Bank DKI di hadapan publik," jelas dia secara tegas.
Kent juga menekankan pentingnya Bank DKI melakukan perawatan sistem secara berkala agar seluruh bagian dari sistem berfungsi optimal. Perawatan pencegahan ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah teknis di kemudian hari.
"Dan jika error disebabkan oleh ketidakmampuan sistem untuk menangani volume transaksi yang tinggi maka harus dipertimbangkan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti memperbesar kapasitas server atau meningkatkan sistem keamanan dan skalabilitas, agar kerusakan tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Lalu sangat penting untuk menjaga komunikasi terbuka antara bank dan nasabah untuk memastikan masalah dapat diselesaikan dengan cepat," tutupnya.
Posting Komentar